, BANDUNG–Gubernur Jabar
Dedi Mulyadi
berkomitmen menyelesaikan masalah penangguhan sementara feeder
Damri
yang menghubungkan penumpang antara stasiun kereta api di Kota Banjar dengan Kabupaten Pangandaran.
Feeder Damri ini telah mulai beroperasi sejak tanggal 17 Maret 2025 silam, tetapi kini harus dihentikan akibat keluhan yang diajukan oleh Organda lokal.
Gubernur menjelaskan bahwa secara umum semua jalanan tersebut dimiliki oleh pemerintah. “Jadi seperti ini, jalan ini sebenanya adalah milik negara,” kata Dedi Mulyadi saat berada di gedung Pakuan, Bandung, Selasa (25/3/2025).
Dinas Pemuda dan Kebudayaan Jawa Barat Mencari Jawaban Tentang Penundaan Operasional Bus Damri dari Banjar ke Pangandaran
Namun sebelum menawarkan solusi, KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—timnya akan menganalisis lebih dulu penyebab utama masalah yang ada di lapangan untuk memastikan bahwa Organda dapat menyampaikan penolakan jika dibutuhkan.
“Sekaligus, semua keputusan yang diambil tentu akan membawa manfaat kepada publik. Akan tetapi, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu urgensi serta alasan penentangan terhadapnya,” ujarnya.
:
Mendekati Hari Raya Idul Fitri, Damri Menjual Lebih Dari 10.000 Karcis
Sebagai gubernur, KDM menegaskan bahwa dia akan berkontribusi dalam menyediakan kenyamanan bagi warganya. Apabila kedatangan sistem feeder tersebut menguntungkan masyarakat menuju Kabupaten Pangandaran, ia siap mendukung dan melindungi hal itu.
“Bila saya menjadi Gubernur, setiap keputusan yang menghasilkan kemudahan dan pelayanan terbaik untuk warga pasti akan saya dukung,” ujar KDM.
:
Damri TawarkanDiskon 10% untuk Tiket Pulang Kampung Lebaran 2025
Pemprov Jabar
akan mengambil langkah dalam menyikapi masalah itu, asalkan sudah memahami betul dinamika yang ada di kawasan Kota Banjar tersebut.
“Kita akan melihat masalah utamanya nantinya setelah menilai penolakan tersebut. Jika masih dapat diselesaikan dengan dialog maka mari lakukan dialognya. Apabila sudah tidak mungkin diatasi lewat pembicaraan dan keputusan ini benar-benar menguntungkan mayoritas penduduk Jabar, tentu saja saya akan mendukung,” katanya.
Sekilanya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Benny Bachtiar menyampaikan bahwa daerah Pangandaran adalah destinasi utama khususnya saat mendekati hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, jalannya perlu dibuka selebar-lebarnya untuk wisatawan.
“Tentu saja, kami akan tetap menyediakan pelayanan terbaik untuk para pengunjung wisata. Sebab, mereka tentunya memerlukan akses yang baik, serta transportasi yang sesuai dengan standar tersebut, dan kami berusaha keras mencapai tujuan itu,” jelas Benny, di tengah tekanan, pada hari Senin (24/3/2025).
Berdasarkan Benny, penolakan itu terjadi karena ada bentrokan kepentingan. Benny, mantan Pejabat Bupati Pangandaran, menyatakan bahwa masalah ini mencakup asosiasi transportasi darat.
Walaupun begitu, mereka masih mencoba menyiapkan akses yang dibutuhkan oleh publik. Di sisi lain, Damri sudah bersiap untuk menghadapi permasalahan tersebut.
“Sekarang Damri memang tak punya permasalahan apapun. Tetapi, Organda sebetulnya masih belum benar-benar siap,” katanya.
