MANTAN Perdana Menteri Thailand
Thaksin Shinawatra
dia dianggap sebagai salah satu dari 22 individu yang dipilih menjadi bagian dari Dewan Pengawas Dana Investasi Daya Anggasta Nusantara (Danantara) dengan tujuan memperkuat persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia.
Di samping Thaksin, masih ada nama-nama terkemuka lain seperti Ray Dalio sang pendirilah dari firma pengelolaan keuangan pribadi Bridgewater Associates, dan juga Jeffrey Sachs yang merupakan Direktur Pusat Pembangunan Berkelanjutan di Universitas Columbia.
Direktur Investasi Danantara Pandu Sjahri menjelaskan alasannya merekrut pengurus dari negara lain.
Danantara
Menurutnya, diperlukan figur yang mengerti tentang situasi ekonomi serta ancaman geopolitik di kancah dunia.
Dari daftar orang-orang yang disebutkan itu, Thaksin Shinawatra menjadi pusat perhatian, terlebih lagi lantaran dia telah melibatkan diri dalam berbagai perselisihan hukum serta tetap menjadi subjek dari beragam tuntutan di negara asalnya. Dia merupakan seorang jutawan dengan riwayat sebagai mantan Perdana Menteri yang dikucilkan karena bukti penggelapan wewenang dan bentrok kepentingan sehingga membutuhkannya untuk meninggalkan posisi publiknya selama satu dekade setengah. Beberapa poin penting mengenai individu ini antara lain:
Kekuatan Politik yang Tangguh
Meski berada di tempat penyingkiran, dengan Thaksin masih mengasing diri—sebagian besar di Dubai—Ia tetap menjadi figur kuat dalam kancah politik Thailand. Negara ini sudah lama terjebak dalam pola putaran ulang antara pemilu dan kudeta sejak dia digulingkan dari jabatannya.
Al Jazeera
melaporkan.
Dia merupakan orang yang paling memicu perpecahan di negeri ini. Rekan sepadan dan terdekatnya menyampaikan hal tersebut.
AFP
Dengan ketentuan bahwa nama tidak disebutkan. Dia menyampaikan bahwasannya tidak ada pihak yang berhasil menahan kudetanya. Pihak-pihak lain yang didepak karena kudeta tersebut lalu meredup dan meninggalkan panggung politik. “Dia merupakan seorang petempur,” ujarnya.
Partai politik yang dikaitkan dengan Thaksin masih memiliki popularitas tinggi dalam 15 tahun terakhir ini. Adik perempuan Thaksin, Yingluck, berhasil memenangi pemilu di bawah payung Partai Pheu Thai pada tahun 2011 sesudah insiden tindakan keras pemerintahan melawan demonstran pendukung Thaksin bernoda kaos merah, dimana hal tersebut menyebabkan sejumlah korban jiwa. Setahun kemudian, Yingluck digulingkan dari tampuk kepemimpinan oleh tentara dan seperti saudaranya dia juga harus meninggalkan negeri asalnya menuju tempat pengasingan.
Thaksin dilihat oleh banyak orang sebagai kekuatan utama Partai Pheu Thai, yang menduduki peringkat kedua dalam pemilu pada bulan Mei tahun lalu.
Dikenal sebagai Raja Bayangan di Thailand
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, pada hari Senin, 24 Maret 2025, terpaksa menghadapi mosi tidakpercaya lantaran diduga berada di bawah kendali ayahnya, Thaksin.
Oposisi Thailand mengkritik Paetongtarn saat sidang musyawarah tidakpercaya pertama di parlemen, menyebutkan dia tak layak karena biarkan ayahnya yang bertindak sebagai pemimpin negara tetap memiliki kekuatan dalam urusan pemerintahan.
Partai oposisi Gerakan Rakyat menyebutkan bahwa Paetongtarn mendapat petunjuk dari bapaknya, sang politikus kontroversial Thaksin. “Kita punya seorang pimpinan diluar institusi…yang menentukan keputusan pemerintah tanpa harus bertanggung jawab,” ungkap Ketua Partai Publik Natthaphong Ruengpanyawut kepada dewan perwakilan rakyat, demikian dilansir.
Reuters
.
Menurut Nattaphong,
Thailand
mengandung dampak ganda: pihak pertama bekerja tanpa bertanggung jawab, sementara itu pihak kedua yang menguasai Negara justru kurang berkualitas.
Masih Mendominasi Politik Thailand
Thaksin sudah mempengaruhi politik Thailand selama 24 tahun belakangan ini. Ia pulang pada tahun 2023 dan menetap di penjara rumah selama setengah tahun di sebuah rumah sakit berdasarkan pemerintahan yang dikendalikan oleh partai Pheu Thai yang didirikannya sendiri, hingga kemudian ia dilepaskan dengan syarat tertentu.
Dia sudah berkali-kali membahas dengan jujur tentang kebijakan seperti melegalkan perjudian, menggunakan mata uang kripto, serta mendukung program bantuan sebesar 14 miliar dolar untuk meningkatkan perekonomian, semua ini menjadi prioritas bagi pemerintahan yang dikendalikan oleh Pheu Thai.
Tindakan-tindakan ekonomi yang telah ditempuh pemerintah sampai saat ini belum mendorong pertumbuhan yang berarti di negera dengan ekonomi nomor dua terbesar di ASEAN, dimana pada tahun lalu hanya tumbuh sekitar 2,5%, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di wilayah tersebut.
Diangkat menjadi Penasehat Anwar Ibrahim untuk Masalah ASEAN
Thaksin telah diangkat menjadi konsultasi tidak resmi bagi Perdana Menteri Malaysia.
Anwar Ibrahim
Dalam upaya mempersiapkan diri sebagai pimpinan ASEAN tahun 2025, pengumuman tersebut dibagikan tanggal 16 Desember 2024 selama jumpa pers yang digelar di Putrajaya. Pada kesempatan itu, Anwar ditemani oleh Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, yaitu anak Thaksin.
Anwar mengungkapkan bahwa pengetahuan mendalam Thaksin dalam bidang pemerintahan akan membawa perspektif berharga terkait isu-isu di Asean.
Thaksin, yang masih memegang posisi sentral dalam dunia politik walaupun telah menjalani masa pengasingan dan menghadapi seruan hukum, akhirnya kembali ke Thailand tahun 2023 setelah sekian lamanya tinggal di luar negeri. Aplikasi jabatannya sebagai penasehat dilihat sebagai taktik cerdas, lebih-lebih untuk merespons situasi-situasi rumit di wilayah sekitar seperti konflik Myanmar yang terus berlanjut, hal ini tetap jadi pekerjaan rumah besar bagi ASEAN.
Mahkamah Larangan Keluar Negri
Dilansir
The Nation
Pengadilan Kriminal sudah mengecoh permohonan yang diajukan oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra agar boleh keluar dari Thailand demi hadir dalam konferensi ASEAN di Indonesia tanggal 7 Maret 2025, berdasarkan ajakan langsung dari sang Presiden Indonesia.
Thaksin tetap menerima tuduhan pencemaran nama baik pemerintah sesuai dengan Pasal 112 dalam Kitab Undang-Undang HukumanPidana (UU Lese-Majesty). Dia telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Djelata di Ratchadaphisek pada hari Kamis tanggal 6 Maret. Bila hakim setuju dengan permohonannya, ia harus mendepositkan jaminan serta mentaatinya aturan hukum tertentu sebelum dapat bepergian.
Di bulan Januari, pengadilan sudah memberikan izin baginya untuk bepergian ke Malaysia guna mengikuti suatu pertemuan, bersama dengan jaminan senilai 5 juta baht serta janji akan melaporkan diri dalam kurun waktu tiga hari. Kemudian di Bulan Februari, ia diperbolehkan hadir dalam konferensi ASEAN yang berlangsung tanggal 18 hingga 19 di Brunei; namun, kunjungan ke Vietnam dan Kamboja ditolak.