JAKARTA,
–
Pihak berwenang bertujuan untuk mempercepat proses penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) serta pegawai pemerintah yang bekerja secara kontrak (PPPK), yang sudah berhasil melewati tahap seleksi pada tahun 2024.
Penyelelesaian proses pengangkatan CPNS direncanakan tercapai hingga akhir Juni 2025, sedangkan untuk PPPK diharapkan diselesaikan pada bulan Oktober tahun 2025.
Merespons situasi tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti menyerukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar menjadi lebih cepat tanggap dalam melakukan pencatatan terhadap lembaga-lembaga yang telah siap untuk merekrut CPNS dan PPPK.
“Pentingnya, tim di Kementerian PANRB serta BKN (pekerja pemerintahan) perlu cepat dalam mengevaluasi kesiapan lembaga-lembaga tertentu guna merekrut CPNS dan PPPK,” ungkap Azis saat berbicara dengan para jurnalis pada hari Senin, 17 Maret 2025.
Azis menggalakkan departemen, institusi, serta pemerintahan lokal untuk terus-menerus bertukar informasi dengan Kemen PANRB dan BKN guna memastikan bahwa aturan tentang percepatan penunjukan bisa diterapkan dengan cepat dan tidak ada rintangan.
Maka, semua pihak perlu aktif dalam menerapkan dengan cepat kebijakan tentang penunjukan CPNS dan PPPK yang telah diumumkan. Hindari keterlambatan.
business as usual
,” katanya.
Dia menganggap tindakan pemerintah dalam menyikapi harapan para CPNS dan PPPK telah berjalan pada arah yang benar.
“Pernyataan komitmen pemerintah dalam menanggapi bermacam-macam aspirasi para CPNS dan PPPK telah cukup positif. Semoga pelaksanaannya dapat sepenuhnya mengakomodir harapan mereka yang bersangkutan,” ungkap Azis.
Walaupun dia mendukung percepatan dalam proses penunjukkan tersebut, orang itu menekankan bahwa keputusan ini membutuhkan koordinasi teknis yang baik antar beberapa lembaga yang bersangkutan.
“Teknis koordiasi, kehati-hatian dalam rincian serta komunikasi saat promosi membutuhkan usaha ekstra dan kesungguhan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” katanya.
Sebelumnya, kecepatan tersebut diberitahukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada kesempatan konferensi pers bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, yang berlangsung di Jakarta, Senin (17/03/2025).
“Pencalonan CASN dipersingkat, di mana CPNS harus selesai paling lama pada Juni 2025, sementara PPKP semuanya dituntaskan paling cepat Oktober 2025. Penyempurnaan penunjukan ini perlu disesuaikan dengan kemampuan setiap departemen, instansi, dan pemerintah daerah saat ini untuk memenuhi standar yang berlaku,” jelas Prasetyo.
Prasetyo menyerukan kepada instansi di tingkat nasional maupun lokal untuk cepat melaksanakan analisis serta simulasi sambil terus memperhatikan kemampuan setiap lembaga dalam mencukupi ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pihak pemerintahan harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip meritokrasi pada proses pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Proses rekrutmen ini merupakan bagian dari pendekatan strategis serta janji pemerintah dalam menuntaskan pengaturan status pegawai bukan aparatur sipil negara (non-ASN). Sejak tahun 2005, pihak berwenang sudah menerapkan beberapa keputusan khusus untuk mempromosikan para pekerja non-ASN agar dapat bergabung sebagai ASN.
