SOLO, SUDUTBOGOR
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa periode peralihan antara pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden baru Prabowo Subianto kemungkinan besar akan membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 10 bulan.
Pernyataan itu dikirimkan oleh Luhut usai bertemu dengan Jokowi di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada hari Senin (31/3/2025).
“Sudah berjalan nih sekarang. Sampai jumpa Pak, tadi saya juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Jokowi, satu tahun lalu kita mencoba menemukan format tersebut. Mungkin untuk Pak Prabowo antara enam hingga sepuluh bulan yang lalu. Saya rasa ini hal biasa saja,” terang Luhut.
Luhut mengatakan bahwa panjangnya periode transisi tersebut tergantung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap masih konsisten dan stabil.
Dia menggarisbawahi bahwa kondisi ekonomi dasar yang solid akan berdampak pada bagian-bagian ekonomi yang lebih sempit, seperti pasaran, sektoral, atau unit-unit spesifik.
“Sementara ini, dasar-dasar ekonomi kita tetap stabil dan baik,” terangnya.
Sebaliknya, di waktu perayaan Idulfitri tahun 2025, Luhut pun menekankan kepada publik agar tetap menjunjung tinggi etika dalam memberikan kritik terhadap pemerintahan.
Klaim tersebut dikemukakan usai bertemu dengan Jokowi di tempat yang sama.
“Saya menitipkan satu hal saja pada bulan Ramadhan kali ini yang berakhir hari ini, sudah selesaikanlah. Semoga kita dapat melestarikan sifat sopannya dan kebersamaannya di Indonesia,” ujar Luhut.
Dia menggarisbawahi keharusan untuk tetap menjunjung tinggi tata krama dalam berpartisipasi di demokrasi.
“Demokrasi memang benar, tetapi harus diwaspadai agar demokrasi tidak merusak tata krama kita. Harusnya dalam berkomunikasi, menggunakan bahasa, serta menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang telah bekerja demi bangsa ini,” katanya.
