SUDUTBOGOR – Pemerintah kembali mendistribusikan bantuan sosial rutin untuk tahap keempat atau triwulan terakhir tahun ini. Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf—yang akrab disapa Gus Ipul—langsung meninjau pelaksanaannya di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kehadiran Gus Ipul menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh program bantuan sosial berjalan sesuai rencana dan sampai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak.
Saat berkunjung, Gus Ipul kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kejelasan dan ketepatan sasaran berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan penguatan yang saat ini sedang diterapkan.
Ia menekankan bahwa penerima manfaat utamanya berasal dari kelompok masyarakat yang termasuk dalam Desil 1 sampai Desil 4 di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), atau dengan kata lain, kelompok yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah sesuai dengan pendataan nasional.
Berbagai Macam Bantuan Sosial yang Diberikan
Pada kesempatan itu, penyaluran BPNT atau bantuan sembako diserahkan kepada 100 KPM di kawasan Cibinong. Setiap penerima menerima bantuan sebesar Rp600.000, yang merupakan total untuk dua bulan.
Di sisi lain, besaran bantuan PKH disesuaikan dengan situasi dan anggota keluarga masing-masing, seperti adanya anak yang sedang bersekolah, lansia, ibu yang sedang hamil, atau penderita disabilitas.
Selain dua program reguler tersebut, Gus Ipul juga mengumumkan adanya bantuan tambahan sebesar Rp300.000 per bulan, yang pada tahap ini diberikan secara langsung untuk tiga bulan berikutnya, dengan total mencapai Rp900.000.
Jika dihitung keseluruhannya, KPM yang termasuk dalam Desil 1–4 dan menerima BPNT serta bantuan penguatan bisa memperoleh total bantuan hingga Rp1,5 juta selama periode ini. Untuk KPM yang juga menerima PKH, besaran bantuan bisa lebih besar tergantung pada komponen yang diterimanya.
Sampai dengan kunjungan yang sedang berlangsung, lebih dari 4 juta bantuan sosial rutin telah didistribusikan di seluruh Indonesia. Gus Ipul menyampaikan bahwa proses ini akan terus berjalan secara bertahap hingga semua penerima mendapatkan haknya.
Pembaruan Bantuan Langsung Tunai Sosial dan Pemeriksaan Data
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial juga memberikan informasi terbaru tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan atau BLT Kesra, yang akan diberikan kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran sebesar Rp31,54 triliun.
Setiap KPM akan mendapatkan Rp900.000 selama tiga bulan, namun saat ini program tersebut masih dalam proses akhir pemeriksaan dan validasi data.
Gus Ipul menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam membantu memperbaharui serta memperbaiki data penerima yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Ia memberikan contoh di Kabupaten Bogor, beberapa nama KPM telah dihapus dari daftar penerima karena dinilai tidak memenuhi kriteria lagi.
Distribusi BLT Kesra dirancang agar lebih efisien dan terbuka. Pemerintah memberikan prioritas pencairan melalui rekening bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI).
Sementara untuk sekitar 17 juta KPM yang belum memiliki rekening, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia, yang diperkirakan dimulai minggu depan.
Menteri Sosial Melarang Keras Praktik Pungutan Liar Dalam Proses Pendistribusian Bantuan Sosial
Pada kunjungan lapangan tersebut, Gus Ipul menunjukkan perhatian khusus terhadap dua hal yang dianggap penting. Pertama, ia menegaskan larangan tegas terhadap tindakan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Seluruh biaya administrasi telah ditanggung oleh pemerintah, sehingga KPM tidak diperlukan mengeluarkan biaya tambahan.
Ia meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan pihak-pihak yang berusaha memperoleh keuntungan dari proses pencairan bantuan.
Kedua, Gus Ipul mengungkapkan temuan yang mengejutkan mengenai penggunaan dana bantuan sosial untuk aktivitas game online ilegal. Menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 600.000 penerima bansos di Indonesia diduga terlibat dalam transaksi terkait permainan daring tersebut, dengan 6.000 di antaranya berasal dari Kabupaten Bogor, angka tertinggi secara nasional.
Menteri Sosial mengharapkan para pendamping sosial di lapangan lebih giat dalam memberikan edukasi agar penerima manfaat memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk hal-hal yang merugikan.
Ia menekankan bahwa bantuan sosial bersifat sementara, dan seharusnya menjadi pemicu bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, bukan menjadi ketergantungan jangka panjang.
Melalui rangkaian langkah pengawasan dan perbaikan data tersebut, Gus Ipul berharap proses pendistribusian bantuan sosial reguler Tahap 4 dapat berjalan lebih transparan, adil, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin dan rentan di seluruh Indonesia—khususnya wilayah Bogor yang menjadi salah satu daerah prioritas penyaluran.