Pesantren Jawa Tengah Siapkan SPPG untuk Dukung Gizi Santri dan Program Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah

Ratusan pondok pesantren (Ponpes) di Jawa Tengah berkomitmen untuk menghadirkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbaik dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini ditegaskan oleh Ketua Asosiasi Pengasuh Ponpes Jateng, KH M Yusuf Chudlori dalam Rapat Koordinasi Daerah sosialisasi pembangunan tahap II program 1.000 dapur SPPG Pesantren di Jateng, yang digelar di Semarang, Kamis (30/10).

Gus Yusuf menambahkan bahwa keberadaan SPPG di pesantren akan sangat efektif dalam meningkatkan gizi para santri. Ia menjelaskan bahwa santri tidak akan pilah-pilih menu karena tidak bisa membawa pulang makanan. Sehingga, pasti akan dihabiskan dan memberikan manfaat yang jelas.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan SPPG Pesantren akan tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Aturan yang ditetapkan harus dijalankan dengan baik dan dijaga bersama. Meski demikian, Gus Yusuf mengajak SPPG Pesantren di Jateng untuk satu komando agar pengawasan dan peningkatan kualitas layanan terjaga.

“Saya yakin Ponpes punya pengalaman panjang melayani santri, namun kita sistemkan sehingga semuanya semakin baik dan sesuai aturan yang ditetapkan,” ujarnya.

Gus Yusuf juga mengajak para kiai dan ibu nyai untuk mensukseskan program MBG ini. Ia berharap semangat melayani dan mulang ngaji dapat menjadi motivasi bersama dalam mensukseskan program pemerintah.

Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat

Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Badrut Tamam, menjelaskan bahwa cita-cita besar Menko PM Muhaimin Iskandar adalah bagaimana pesantren terus bergerak dan terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.

Tamam mencontohkan, saat membangun satu SPPG butuh 47 pekerja dari masyarakat sekitar Ponpes. “Jika ada 118 SPPG saja, maka sudah 5.546 masyarakat ikut bekerja membangun SPPG ini,” terangnya.

Menurut Tamam, koordinasi ini dilakukan agar pembangunan SPPG Pesantren di Jateng sudah bisa dimulai November ini, dan Desember akhir sudah operasional. “Semua syarat administrasi kita penuhi, sehingga keberadaannya benar-benar sesuai aturan yang ditetapkan,” jelasnya.

Sinergi dengan Kodam IV Diponegoro

Rapat Koordinasi (Rakor) juga menghadirkan perwakilan Kodam IV Diponegoro yang selama ini ikut menjadi bagian pengelolaan SPPG. Selain sebagai sinergitas, ini juga bagian dari berbagi pengalaman.

Waaster Kasdam IV/Diponegoro, Letkol Inf Dipo Sambung Lumban Gaol, mengapresiasi keterlibatan pesantren dalam program MBG. “Apapun kendalanya di lapangan tentu harus dihadapi. Niat kita adalah memberikan yang terbaik bagi bangsa,” tegasnya.