Peristiwa Intimidasi di Desa Panggalih, Garut
Pada awal Januari 2025, masyarakat Garut dihebohkan oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video tersebut menunjukkan dugaan intimidasi terhadap seorang konten kreator yang sebelumnya mengkritik kondisi jalan rusak di Desa Panggalih, Kabupaten Garut. Kritik tersebut menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan oknum yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa setempat.
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, melalui akun Instagram pribadinya @putri.karlina14, menyampaikan pernyataan tegas terkait insiden ini. Ia menegaskan bahwa tindakan intimidasi adalah tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. “Kenapa sih orang itu enggak bisa belajar dari kesalahan orang lain? Hal yang kurang enak dari Kabupaten Garut tentang intimidasi dari oknum kepada orang yang sering mengkritik. Mengintimidasi itu sudah pasti salah,” ujarnya pada Sabtu (3/1/2025).
Putri menekankan bahwa kritik dari masyarakat harus diterima sebagai masukan, bukan dijawab dengan tindakan represif. Menanggapi kasus ini, ia menyebut bahwa pemerintah daerah akan melakukan audit terhadap Desa Panggalih. Audit ini bertujuan untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran desa, terutama terkait pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi sorotan masyarakat.
Selain itu, ia menegaskan bahwa aparat desa harus bersikap terbuka terhadap kritik. “Kritik adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah desa tidak boleh alergi terhadap suara masyarakat,” tambahnya.
Reaksi Masyarakat Garut
Kasus ini memicu beragam reaksi dari masyarakat Garut:
- Dukungan terhadap konten kreator yang dianggap berani menyuarakan kondisi jalan rusak.
- Kecaman terhadap oknum yang diduga melakukan intimidasi.
- Apresiasi terhadap sikap Wabup Garut yang secara tegas menolak praktik intimidasi.
Banyak warganet menilai bahwa sikap Putri Karlina mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kebebasan berekspresi. Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara masyarakat dan aparatur desa dalam menyikapi kritik publik. Di satu sisi, masyarakat menuntut transparansi dan perbaikan infrastruktur. Di sisi lain, masih ada oknum yang mencoba membungkam kritik dengan cara intimidasi.
Sikap tegas Wakil Bupati Garut menjadi penting untuk menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak mentolerir tindakan intimidasi. Hal ini juga menjadi momentum untuk memperkuat budaya demokrasi di tingkat desa.
Pentingnya Kebebasan Berpendapat
Video viral dugaan intimidasi terhadap konten kreator di Desa Panggalih membuka mata publik tentang pentingnya kebebasan berpendapat dan transparansi pemerintahan desa. Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menegaskan bahwa intimidasi adalah tindakan salah dan tidak dapat dibenarkan. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan audit desa serta memastikan kritik masyarakat dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk melakukan tekanan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa demokrasi di tingkat lokal harus dijaga dengan sikap terbuka, transparan, dan menghargai suara rakyat.
Dengan langkah-langkah seperti audit dan penegakan aturan, diharapkan masyarakat dan pemerintah desa dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis.