Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, mengimbau masyarakat untuk membatasi penggunaan listrik dan lebih memilih transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya nasional untuk menghindari krisis energi jika konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran berlangsung dalam jangka panjang.
Dalam pertemuan darurat ekonomi terbaru, Lee menyampaikan permintaan kerja sama kepada warga untuk menghemat penggunaan listrik. Ia menekankan bahwa jika tarif listrik tetap pada tingkat saat ini, kerugian dan defisit publik dapat meningkat secara signifikan. Hal ini karena pasokan listrik di Korea Selatan berasal dari perusahaan milik negara, Korea Electric Power Corp (Kepco).
Lee menjelaskan bahwa mempertahankan harga listrik pada tingkat yang ada tanpa penyesuaian bisa memicu peningkatan konsumsi listrik. Misalnya, sebagian orang mungkin beralih dari bahan bakar tradisional ke tenaga listrik, yang akan memberi beban keuangan yang besar bagi Kepco.
“Langkah ini tidak hanya berdampak pada kerugian fiskal pemerintah, tetapi juga dapat menyebabkan konsumsi energi yang berlebihan atau kurangnya konservasi,” ujarnya.
Kepco, yang menyediakan sekitar 70 persen pasokan listrik di Korea, telah terjebak dalam masalah utang sebesar 200 triliun won (sekitar USD 133 miliar) selama bertahun-tahun. Hal ini disebabkan oleh kebijakan mereka yang sering kali menahan diri untuk tidak menaikkan tarif listrik meskipun biaya bahan bakar melonjak, demi melindungi konsumen dari inflasi.
Permintaan tersebut datang setelah Perdana Menteri Kim Min Seok memperingatkan negara harus siap menghadapi skenario terburuk. Lee juga menegaskan bahwa saat ini lebih mendesak bagi rakyat Korea Selatan untuk bersatu dan berbagi beban.
Ia menyatakan bahwa krisis di Timur Tengah telah berlangsung hampir sebulan, namun masih sulit untuk memprediksi perkembangan situasi di masa depan.
“Hampir tidak mungkin untuk menentukan secara tepat di mana risiko berada dan seberapa jauh dampaknya akan menyebar di tengah rantai pasok global yang lebih kompleks dan saling terkait dibandingkan masa lalu,” katanya.
Pernyataan Lee menunjukkan meningkatnya kekhawatiran di Korea Selatan terkait potensi gangguan ekonomi akibat konflik berkepanjangan di Iran. Pihak berwenang juga meningkatkan peringatan tentang risiko keuangan yang lebih luas. Bank sentral negara itu menyatakan bahwa ketegangan di Timur Tengah dan kerentanan struktural dapat memperkuat risiko di pasar.
Potensi peningkatan volatilitas di pasar valuta asing dan keuangan akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dapat memicu koreksi harga aset dan pergeseran modal lintas batas, menurut Bank of Korea.
Para pembuat kebijakan di seluruh Asia menghadapi risiko serupa, di mana langkah-langkah jangka pendek bisa memberi sinyal yang salah kepada konsumen dan menyebabkan kenaikan biaya jika konflik berkepanjangan.
