BANDUNG,
Pemprov Jawa Barat berencana untuk mengatur ulang semua area tepi sungai dengan pembuatan bendungan guna menjadi solusi pengendalian banjir dalam jangka waktu sedang.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebutkan bahwa program pemulihan area sekitar sungai adalah langkah tengah untuk mencegah terjadinya banjir di masa depan.
Pada pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, individu tersebut telah menginformasikan keputusan itu kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serta Deputi Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.
Dodi mengatakan bahwa tim perlu mempersiapkan taktik penting untuk mencegah bencana yang disebabkan oleh cuaca dari terjadi kembali ketika musim hujan datang.
Pada dasarnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengutamakan upaya pencegahan terhadap sumber-sumber banjir.
Memandangkan hal ini telah menjadi masalah besar yang perlu dihadapi dengan segera dan akurat.
“Tetapi hari ini pembicaraannya telah berpindah ke aspek teknis dan bukan lagi tentang tindakan tanggap darurat seperti menyiapkan paket makanan atau memberikan tempat tidur dan selimut, melainkan kita lebih mengedepankan pemulihan pasca-bencana,” ujar Dedi dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Selasa (18/3/2025).
Dalam implementasinya, nanti Kementerian PU bersama dengan Pemerintah Provinsi serta pihak-pihak dari pemda kabupaten atau kota akan bekerja sama untuk mendirikan sebuah tanggul di area tepi sungai tersebut.
“Yang pertama, penentuan lokasi untuk lahan pembuatan tanggul pastinya harus kita persiapkan dengan cepat. Kemudian yang kedua adalah soal pendanaannya. Pendanaan ini akan diatur sedemikian rupa sehingga melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat, serta pemkab atau pemkot bekerja sama. Hal itu karena jumlah uangnya cukup besar menurut perhitungan kami,” jelas Dedi.
Dedi mengharapkan bahwa pembangunan tanggul itu dapat membantu mencegah terjadi banjir. Melihat fakta bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang rentan terhadap bencana alam.
“Semoga struktur kerjasama terintegrasi dalam kabinet Merah Putih ini menjadi dasar bagi dua jenis stimuluss. Pertama adalah upaya mengatasi banjir, namun dibalik itu semua terdapat rangsangan lain yakni pengelolaan keamanan pangan, sebab dampak langsung dari perairan tersebut ialah lahan pertanian, dan hasil panen lahannya akan berpengaruh pada produksi beras,” ungkap Dedi.
Pada saat bersamaan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebutkan bahwa untuk mengatasi banjir di wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Bogor, mereka berencana melakukan tindakan tertib terhadap area pinggiran sungai. Tindakan ini mencakup revitalisasi sistem irigasi, konstruksi tanggulan, dan juga pembangunan bendungan.
“Penyegaran sistem irigasi serta konstruksi waduk di bidang mitigasi banjir. Hal-hal tersebut semua bertujuan untuk menyelaraskan berbagai elemen, proses ini melibatkan pembebasan lahan sebab area strategis menjadi bagian penting dari proyek. Sebelum melakukan pembebasan lahan, tahap awal yang harus dilewati ialah penetapan lokasi atau disebut juga dengan penlok, dimana penentuan ini sepenuhnya terletak pada keputusan kepala daerah,” jelasnya.