Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kendala investasi berhenti akibat tindakan oknum organisasi masyarakat yang menarik pungutan tidak resmi (pungli).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa Presiden sudah memberikan instruksi kepada TNI dan Polri agar mengevaluasi situasi yang sebenarnya di lokasi.
“Presiden memerintahkan agar TNI-Polri meninjau hal tersebut,” ujar Luhut setelah menghadiri rapat tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Luhut menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan apa pun yang menghalangi investasi.
Maka dari itu, pemerintah berencana untuk memberikan sanksi yang keras kepada para pelaku pungutan liar tersebut.
“Kami perlu melakukan sesuatu seperti itu dan kemudian akan ditelaah secara mendalam. Yang penting adalah hasilnya harus positif,” ujar Luhut.
Sebelumnya, beberapa investor sudah melaporkan perihal gangguan investasi yang disebabkan oleh kelompok ormas tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kini pihak pemerintahan sedang mengambil tindakan lanjutan terhadap laporannya melalui sejumlah strategi yang direncanakan guna memperkuat kestabilan investasi lokal.
Pernyataan peperangan oleh pemerintahan melawan organisasi masyarakat yang tidak patuh dan meresahkan investor mencirikan upaya penting untuk memelihara keseimbangan ekonomi serta lingkungan bisnis aman di tanah air kita.
Luhut Binsar Pandjaitan dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah siap untuk mengambil tindakan terhadap organisasi masyarakat yang berperilaku seperti geng bersenjata atau menghalangi investasi.
“Kami akan meninjau kembali dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, Kadin serta DPR untuk memastikan bahwa organisasi massa yang mendukung atau mengganggu kondisi investasi di negeri kita,” ujar Luhut.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk melakukan pencatatan terhadap organisasi kemasyarakatan yang dicurigai memperlambat investasi.
Akan tetapi, dia tidak menjelaskan apakah setelah pencatatan tersebut akan diikuti dengan tindakan pemberesan atau pembinaan.
” Kami akan melihat satu per satu lagi, ada banyak yang telah kita daftarkan,” ujar Airlangga.
Menurut Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani, sangat diperlukan adanya peningkatan komunikasi di antara pemerintah dan warga setempat guna mensupport investasi yang bisa menciptakan pekerjaan baru serta memperkuat bisnis lokal, contohnya adalah rumah makan dan hotel.
Di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja Yassierli menggarisbawahi pentingnya langkah keras terhadap organisasi masyarakat yang dicurigai melakukan pemerasan kepada pebisnis dan mendesak bagian dari proyek-proyek di area industrial tersebut.
Apabila diketahui, perbuatan itu adalah suatu kejahatan yang harus diurus oleh pihak berwenang.
Yassierli juga menekankan kebutuhan akan pembuatan lapangan pekerjaan baru sebagai jawaban untuk meminimalkan tindakan merugikan tersebut.
Perintah Prabowo ini diduga sebagai respon atas video viral ormas menyegel sebuah pabrik karena tak mau membayar setoran atau THR.
(Tribun Network/fik/wly)
