.JAKARTA – Penurunan konsumsi keluarga menjadi fokus penting menjelang Idulfitri tahun 2025. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi deflasi sebanyak -0,09 persen.
year on year
/pada Februari 2025, di mana beban utama datang dari industri makanan, minuman, dan rokok yang cenderung naik menjelang bulan puasa.
Biasanya, penggunaan barang atau layanan naik mendekati hari Lebaran, namun pada kesempatan kali ini terjadi keadaan yang berlawanan. Hal tersebut menunjukkan peningkatan lemahnya kemampuan pembelian publik,” ungkap Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal di dalam laporan CORE Insight Awas Anomali Konsumsi jelang Lebaran 2025, seperti dilansir Jumat (28/3/2025).
Keadaan tersebut menjadi lebih buruk karena adanya kenaikan biaya untuk pulang kampung yang turut membebani masyarakat. Seiring dengan peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) di akhir 2024 dan kenaikan tariff transportasi, budget untuk mudik bertambah sekitar 20-30 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Apabila di tahun 2024 biaya yang dialokasikan oleh sebuah keluarga untuk mudik berkisar antara Rp 2,5 hingga Rp 4 juta, maka diprediksinya pada tahun ini akan meningkat menjadi sekitar Rp 3 sampai Rp 5 juta. Menurut ekonom serta pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, “Untuk para pekerja berpenghasilan terbatas, peningkatan tersebut membuat mereka harus mempertimbangkan opsi untuk tidak pulang kampung atau menekan budget pembelanjaan Lebaran.”
Di luar kenaikan biaya untuk pulang kampung, harga bahan kebutuhan dasar pun naik, sehingga orang menjadi lebih cermat saat mengeluarkan uangnya. Kondisi ini bisa jadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa bidang yang umumnya melihat peningkatan pendapatan selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Sebaliknya, ancaman pemecatan karyawan (PHK) turut memperketat kemampuan masyarakat dalam berbelanja. Sepanjang tahun 2024, catatan mencatatkan adanya 77.965 insiden PHK, serta pada awal tahun 2025 ini ditambah dengan pengangguran sebanyak 4.050 orang lagi. Industri manufaktur dan tekstil merupakan bidang yang paling merasakan dampak dari hal tersebut, dikarenakan banyak perusahaan telah mengurangi skala produksinya sebagai respons atas perlambatan permintaan pasar dunia.
Faisal mengatakan bahwa jika kemampuan membeli terus menurun tanpa adanya stimulasi yang sesuai, ancaman pemperlambatan perekonomian menjadi semakin jelas.
Data mengindikasikan bahwa harapan pendapatan warga untuk enam bulan mendatang telah merosot sebesar 1,1%, sementara perkiraan tersedianya pekerjaan juga menurun sebanyak 2,1%. Pengaruh penurunan kemampuan membelanjakan uang ini tampak secara signifikan melalui perilaku konsumsi masyarakat. Pada tahun 2024, aktivitas pembelanjaan via ATM dan debet turun menjadi -4% dibandingkan dengan kenaikan 8% di tahun 2023. Di lain pihak, meskipun awalnya transaksi kartu kredit meningkat sebesar 26% pada 2023, namun saat ini pertumbuhannya sudah menyusut hingga hanya mencapai angka 8% pada tahun 2024.
Penurunan penggunaan produk juga tercermin melalui penyusutan impor bahan-bahan konsumsi. Di bulan Februari tahun 2025, jumlah impor barang-barang tersebut berkurang sebesar 10,61% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya di Januari. Jika kita bandingkan dengan data yang ada pada Februari tahun 2024 lalu, tingkat penurunannya menjadi jauh lebih signifikan hingga mencapai angka negatif 21,05%.
Menurut Achmad Nur Hidayat, tantangan Lebaran tahun 2025 menggambarkan permasalahan struktural di perekonomian negara. Dia menjelaskan bahwa penurunan daya beli tak sekadar berkaitan dengan pola konsumsi, melainkan juga akibat dari keputusan keuangan publik yang kurang mendukung kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 11% serta tingkat suku bunga yang tinggi.
Di samping itu, dia juga menekankan ketidakcukupan pengamanan untuk pekerja dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga kedua golongan ini berada dalam posisi sangat rawan di masa lesunya ekonomi. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa jika pihak pemerintahan tak secepatnya menerapkan taktik-taktik penting semacam insentif pajak serta pelindungannya pada bagian industri dengan banyak lapangan kerja, maka kemunduran ekonomi dapat jadi sebuah realitas yang merusak cita-cita pulihnya ekonomi tersebut.
Selagi itu, CORE Indonesia pada laporannya mengusulkan berbagai tindakan penting yang harus cepat dijalankan oleh pemerintah guna membatasi perlambatan konsumsi. Pertamanya, melindungi kemampuan pembelian publik lewat kebijakan fiskal yang mendukung konsumsi rakyat, termasuk pengaturan ulang tingkat pajak serta memberikan insentif terkait harga bahan pokok.
Kedua, mengamankan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari dampak negatif impor dengan menerapkan peraturan yang lebih tegas pada barang-barang importir, terutama dalam bidang textile dan perkakasan rumah tangga. Ketiga, memberikan insentif kepada industri berbasis tenaga kerja untuk meminimalisir pemutusan hubungan kerja (PHK) tambahan serta menstabilkan kondisi pekerjaan.
“Bila langkah-langkah tersebut tak secepatnya diterapkan, penurunan konsumsi bisa berubah jadi kendala besar untuk perkembangan perekonomian dalam negeri pada tahun 2025,” ungkap Faisal.