SUDUTBOGOR – Warga di Kelurahan Pegambiran, Kota Cirebon, tidak hanya menyampaikan keluhan mengenai jalan lingkungan yang rusak.
Terdapat permasalahan yang lebih rumit dan tidak terlihat jelas, yaitu saluran air di bawah Jalan Ahmad Yani yang tersumbat dan sempit secara signifikan.
Isu ini kini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Cirebon.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyatakan bahwa penanganan saluran air kini menjadi prioritas pemerintah daerah dan akan dikerjakan melalui anggaran perubahan tahun ini.
Masalah ini telah kami persiapkan sejak beberapa bulan yang lalu.
“Termasuk untuk penerangan jalan dan saluran di jalur nasional, sudah terjadi komunikasi dengan Kementerian Perhubungan,” kata Edo saat dikonfirmasi kembali, Minggu (3/8/2025).
Kesulitan dalam mengelola saluran ini disebabkan oleh posisinya yang berada langsung di bawah jalan nasional.
Maknanya, Pemerintah Kota tidak dapat bertindak sendiri, karena harus melibatkan kementerian yang relevan dan mempertimbangkan wewenang dari berbagai lembaga.
Edo menyampaikan, berdasarkan laporan yang diterima, lebar saluran air yang sebelumnya mencapai dua meter kini hanya tersisa sekitar 30 sentimeter di ujung aliran.
“Penyempitannya sangat mencolok. Di permukaan saluran juga terdapat kabel utilitas dan jaringan lain yang menghambat aliran air. Hal ini memperburuk penyumbatan,” katanya.
Meskipun Dinas PUPR Kota Cirebon telah menyediakan alat berat untuk pengerjaan, kondisi tanah di sekitar lokasi masih tidak memadai untuk mendukung kegiatan yang bersifat berat.
“Tanah di sana belum cukup kokoh untuk menahan alat berat, sehingga kami masih mencari cara terbaik agar pekerjaan bisa tetap berjalan tanpa risiko ambles,” ujarnya.
Tidak hanya masalah saluran air yang menjadi keluhan warga yang disampaikan melalui forum Sapa Warga, yang diadakan tidak lama ini.
Edo mencatat, terdapat pula permintaan pembangunan fasilitas umum seperti tempat mandi, cuci, dan toilet bersama, serta perbaikan jalan di lingkungan sekitar.
Namun, pengembangan MCK bersama masih menghadapi kendala terkait ketersediaan lahan.
Kita membutuhkan lokasi yang jelas. Jika lahan belum tersedia, maka belum bisa dimulai pembangunannya.
“Tetapi permintaan masyarakat telah kami catat dan masuk dalam rencana tahun ini,” katanya.
Ia berharap seluruh pekerjaan yang telah direncanakan dalam anggaran perubahan dapat dilakukan secara bersamaan setelah pembahasan anggaran selesai di tingkat daerah.
Selanjutnya, Edo menekankan bahwa program Sapa Warga akan terus diadakan di seluruh kelurahan secara bergilir, sebagai wujud pendekatan partisipatif dan responsif dari pemerintah daerah.
“Melalui program ini, kami berharap memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berjalan secara tepat sasaran,” katanya.