Pembangunan Puskesmas di Kabupaten Sikka dan Kritik terhadap Kinerja Pemerintah
Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, dalam pidato penutupan masa sidang paripurna LKPJ Bupati Sikka Tahun 2025, mengangkat isu penting terkait pembangunan dua puskesmas di wilayah tersebut. Dua puskesmas yang menjadi fokus perhatian adalah Puskesmas Palue dan Hewokloang. Isu ini menarik perhatian warga dan juga muncul dalam berbagai diskusi di media sosial hingga sidang DPRD.
Stef, sapaan akrab Ketua DPRD Sikka, menjelaskan bahwa bidang kesehatan merupakan fondasi kebahagiaan manusia. Namun, ia menyatakan bahwa pembangunan sektor kesehatan sering kali menimbulkan protes dari masyarakat. Menurutnya, protes muncul karena ketidakpuasan terhadap situasi yang dihadapi oleh warga. Ia menilai bahwa kenyamanan jiwa adalah bagian dari kesehatan, sehingga jika pembangunan puskesmas gagal, maka warga tidak akan merasa bahagia.
Ia juga menyoroti bahwa kegagalan dalam pembangunan puskesmas bukan hanya masalah teknis, tetapi juga pelanggaran terhadap hak dasar rakyat. Stef mengungkapkan bahwa dokter utama yang mampu mendiagnosa kondisi kesehatan di Dinas Kesehatan hanya Bupati Sikka. Jika Bupati juga gagal, maka diperlukan bedah forensik dari lembaga yang lebih ahli. Hal ini dilakukan karena mungkin keterbatasan peralatan yang dimiliki Bupati.
Evaluasi LKPJ sebagai Momentum Komunal
Selain itu, Stef menekankan bahwa LKPJ bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga momen evaluasi komunal yang sangat penting. Ia menegaskan bahwa evaluasi ini bukan tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab kolektif semua pihak. Dengan demikian, partisipasi aktif dari seluruh stakeholder menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sikka.
Masalah Pengadaan Laptop di Dinas PKO
Stef juga menyentil kebijakan pendidikan di Kabupaten Sikka yang dinilai masih berorientasi proyek dan mengabaikan aspek kehidupan. Ia menyoroti kegagalan pengadaan laptop untuk guru-guru di Dinas PKO tahun anggaran 2025. Menurutnya, hal ini dapat dihindari jika pemerintah lebih serius dalam menjalankan kebijakan pendidikan.
Ia menilai bahwa pemerintah menuntut guru untuk adaptasi terhadap teknologi, tetapi justru menggagalkan pengadaan laptop dan memperlambat hak-hak mereka seperti TPG THR, Gaji ke-13, serta pengangkatan PPPK yang belum mendapat kepastian. Stef menyatakan bahwa kondisi ini hanya bisa hidup dalam institusi kapitalis yang menggunakan manusia sebagai alat untuk meraup keuntungan tanpa memperhatikan hak-hak mereka.
Prioritas Pemerataan Pembangunan Sektor Pendidikan
Berdasarkan data statistik jumlah warga Kabupaten Sikka yang belum atau tidak tamat SLTP mencapai 70,28 persen atau 244.926 jiwa, Stef menilai bahwa pemerataan pembangunan sektor pendidikan harus menjadi prioritas ke depan. Ia menyarankan penyediaan fasilitas yang baik, peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan fasilitas sekolah, serta pengembangan kurikulum dengan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer.