Aksi Massal Warga Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang di Kantor Bupati Bogor
Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, pada Senin (4/5/2026) siang. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mencabut pembekuan operasional tambang legal yang telah berlangsung selama tujuh bulan terakhir.
Aksi ini dipicu oleh merosotnya ekonomi warga sejak aktivitas tambang dihentikan sementara pada September 2025. Warga mengaku bahwa janji kompensasi sebesar Rp3 juta selama tiga bulan dari Gubernur Jawa Barat tidak sebanding dengan penghasilan rutin mereka dari sektor galian.
Pilih Kerja Tambang daripada Bansos
Koordinator aksi, Asep Fadhlan, menjelaskan bahwa sektor tambang adalah urat nadi ekonomi warga di tiga wilayah tersebut. Ibu Sinta, warga Desa Cipinang, Rumpin, juga menyebut pendapatan dari tambang jauh lebih besar untuk mencukupi biaya hidup yang terus melonjak.
Dari data yang diperoleh, tercatat ada sekitar 25 perusahaan tambang (6 di Rumpin dan 19 di Cigudeg) yang sudah memiliki izin lengkap namun ikut terdampak pembekuan.
Rudy Susmanto Siapkan Jalur Khusus Tambang
Menanggapi tuntutan massa, Bupati Bogor Rudy Susmanto langsung turun ke lapangan menemui para pendemo. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi ini hingga ke meja Gubernur Jawa Barat.
Sebagai solusi jangka panjang agar aktivitas tambang tidak lagi berkonflik dengan pengguna jalan umum, Rudy mengumumkan progres pembangunan jalan khusus tambang.
“Pembangunan jalan khusus tambang saat ini sudah masuk tahap penetapan lokasi. Target kami, tahun 2026 pembebasan lahan bisa selesai 100 persen, sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan,” ungkap Rudy Susmanto di depan ribuan massa.
Rudy menambahkan, kebijakan ini adalah jalan tengah yang diambil bersama DPRD Kabupaten Bogor.
“Ini adalah salah satu jalan tengah yang kami ambil bersama DPRD, agar saat tambang kembali beroperasi tidak mengganggu pengguna jalan lain,” tambahnya.
Menanti Keputusan Pemprov Jabar
Bupati Rudy mengapresiasi cara warga menyampaikan pendapat yang dinilai santun dan konstruktif. Ia juga mendesak agar hasil evaluasi dari Pemprov Jabar segera diumumkan, mengingat banyak warga terdampak yang hingga kini masih menanti kepastian bansos.
“Masyarakat yang terdampak masih menunggu kepastian terkait kompensasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Mengenai koordinasi antar-level pemerintahan, Rudy memastikan pihaknya tidak tinggal diam.
“Kami hidup dalam sistem pemerintahan berjenjang. Apa yang menjadi kewenangan kami di Kabupaten Bogor akan kami tindaklanjuti, dan yang menjadi kewenangan di atas kami akan kami sampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelas Rudy.
Ia juga melihat sinyal positif dari Pemprov Jabar yang tengah melakukan kajian akademis.
“Kami melihat respons Pemprov cukup positif. Mereka sudah melakukan kajian dengan beberapa universitas, dan kami berharap dalam waktu dekat akan ada keputusan,” ujarnya.
Peran Tambang dalam Pembangunan Daerah
Selain faktor ekonomi warga, Rudy menekankan bahwa keberadaan tambang sangat krusial bagi percepatan pembangunan daerah agar tidak terjadi kelangkaan material di tengah kenaikan harga BBM.
“Percepatan pembangunan membutuhkan ketersediaan material. Kalau terjadi kelangkaan, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua,” pungkasnya.
