Pemerintah Sultra Berencana Revitalisasi Fasilitas Docking Nelayan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah merancang rencana revitalisasi fasilitas docking kapal nelayan yang berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelayanan Jasa Dock dan Perbengkelan Kapal Perikanan (BPJDP-KP). Lokasi fasilitas ini terletak di Jalan Pembangunan Nomor 19, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Rencana perbaikan tersebut muncul setelah Wakil Gubernur Sultra, Hugua, melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi aset pemerintah provinsi tersebut.
Hugua, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Wakatobi, menyatakan bahwa beberapa fasilitas di lokasi tersebut mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan agar dapat berfungsi secara optimal. Ia menilai bahwa keberadaan layanan docking milik pemerintah sangat penting untuk membantu nelayan dalam memperbaiki kapal dengan biaya yang lebih terjangkau.
“Fasilitasnya memang terlihat sudah mengalami kerusakan cukup serius. Beberapa peralatan juga tidak berfungsi optimal, sehingga ke depan perlu dimaksimalkan kembali,” ujarnya. Menurut Hugua, layanan docking yang dikelola pemerintah memiliki tarif jauh lebih murah dibandingkan galangan swasta. Biaya perbaikan kapal di fasilitas pemerintah berkisar pada Rp300 ribu, sedangkan di galangan swasta bisa mencapai sekitar Rp1,3 juta.
Perbedaan biaya ini membuat banyak nelayan kesulitan dalam memperbaiki kapal jika harus menggunakan layanan swasta. Hugua menekankan bahwa banyak nelayan tidak mampu memperbaiki kapalnya karena biaya yang harus dikeluarkan cukup besar dibandingkan penghasilan mereka. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya memaksimalkan fasilitas yang ada di BPJDP-KP.
Hasil peninjauan ini akan dilaporkan kepada Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, serta dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra untuk menentukan langkah perbaikan fasilitas tersebut. Jika dikelola dengan baik, aset tersebut tidak hanya memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga berpotensi menambah pendapatan daerah.
Saat ini, alumni Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini memperkirakan bahwa layanan docking yang dihasilkan mencapai sekitar Rp200 juta per tahun. Namun, jika fasilitas diperbaiki dan jumlah galangan ditambah, potensinya bisa meningkat hingga Rp500 juta bahkan Rp600 juta, dengan syarat fasilitas tersebut dimaksimalkan.
Hugua mengaku bahwa kondisi fasilitas yang kurang terawat terjadi karena kurangnya perhatian dalam beberapa tahun terakhir. “Di zaman ASR-Hugua ini kita coba list semua aset-aset pemerintah daerah yang mempunyai manfaat luas kepada masyarakat, dan juga memberikan nilai tambah, itu akan kita maksimalkan,” jelasnya.
Potensi Ekonomi dan Manfaat bagi Masyarakat
Fasilitas docking yang direvitalisasi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan. Dengan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan, BPJDP-KP bisa menjadi pusat perbaikan kapal nelayan yang efisien dan ekonomis. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi para nelayan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas maritim.
Selain itu, keberadaan fasilitas ini juga dapat menjadi contoh nyata dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan. Dengan biaya yang lebih terjangkau, nelayan akan lebih mudah mengakses layanan perbaikan kapal, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Langkah Konkret untuk Meningkatkan Fasilitas
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Sultra akan melakukan sejumlah langkah konkret. Pertama, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik fasilitas, termasuk peralatan dan infrastruktur. Selanjutnya, akan dilakukan pembenahan struktural seperti perbaikan bangunan, penggantian peralatan yang rusak, serta penambahan ruang kerja untuk menambah jumlah galangan kapal.
Selain itu, pemerintah juga akan memastikan adanya pelatihan bagi tenaga teknis yang bekerja di BPJDP-KP agar mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas. Peningkatan kualitas SDM ini akan berdampak positif pada kepuasan pengguna layanan dan tingkat kepercayaan nelayan terhadap fasilitas pemerintah.
Kesimpulan
Revolusi fasilitas docking kapal nelayan di Sultra merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sektor maritim. Dengan perbaikan yang dilakukan, BPJDP-KP tidak hanya menjadi tempat perbaikan kapal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dengan dukungan penuh dari DPRD dan pemerintah provinsi, diharapkan fasilitas ini dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Sultra.