Program Padat Karya: Upaya Penguatan Ekonomi Daerah
Program padat karya yang digelar di Kota Bogor menjadi salah satu inisiatif penting dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat setempat. Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menyampaikan bahwa program ini adalah bukti nyata dari peran aktif pemerintah dan lembaga legislatif dalam memperkuat sektor ekonomi daerah.
Adityawarman menyampaikan pernyataannya saat hadir dalam acara pembukaan pemberian kerja sementara padat karya Tahun 2025. Acara tersebut berlangsung di halaman Kantor Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, pada Senin (21/7/2025). Ia menekankan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka serta mengurangi kemiskinan ekstrem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, Sahib Khan, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja, yang merupakan bagian dari program penempatan tenaga kerja sub kegiatan perluasan kerja Tahun Anggaran 2025. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini mencapai Rp. 3,2 miliar.
Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam dua tahap dengan target jumlah pekerja sebanyak 1.700 orang. Mereka tersebar di enam kecamatan dan 68 kelurahan. Tahap pertama berlangsung dari tanggal 21 hingga 31 Juli 2025, yang melibatkan tiga kecamatan yaitu Bogor Barat dengan 400 pekerja, Tanah Sareal dengan 275 pekerja, dan Bogor Utara dengan 200 pekerja.
Tahap kedua akan dihelat pada bulan Agustus 2025, dengan fokus pada tiga kecamatan lainnya. Di antaranya, Bogor Selatan dengan 400 pekerja, Bogor Tengah dengan 275 pekerja, dan Bogor Timur dengan 150 pekerja.
Selain itu, acara pembukaan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Walikota Bogor, Jenal Mutaqin, anggota DPRD Kota Bogor dari Dapil Tanah Sareal, Camat dan Kapolsek Tanah Sareal, para lurah, serta sekitar 100 pekerja yang berasal dari beberapa kelurahan seperti Cibadak, Kayumanis, Mekarwangi, dan Kencana.
Program padat karya ini tidak hanya memberikan kesempatan kerja, tetapi juga menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam membangun ekonomi lokal. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan memiliki akses terhadap peluang kerja yang layak. Dengan demikian, keberlanjutan ekonomi daerah dapat tercapai secara lebih baik.