Rekrutmen Tentara Bayaran di Rusia dan Gaji yang Ditawarkan
Pemerintah Rusia telah secara terbuka membuka jalur rekrutmen bagi warga negara asing yang ingin bergabung sebagai tentara bayaran sejak pertengahan 2022. Langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk menambah kekuatan tempur di tengah meningkatnya tekanan medan perang pasca konflik antara Rusia dan Ukraina.
Dalam berbagai laporan resmi media Rusia, mereka menyebutkan bahwa tentara kontrak asing terbuka untuk pria dewasa dari berbagai negara, termasuk Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Tak hanya menjanjikan gaji fantastis, Rusia juga mengklaim bahwa mereka yang bersedia bertugas di medan konflik akan mendapat perlakuan setara dengan prajurit Rusia, baik dari tunjangan hingga bonus medan tempur.
Proses rekrutmen dilakukan melalui pusat-pusat pendaftaran militer di kota-kota besar Rusia. Setelah lulus tes medis dan latar belakang, calon tentara asing akan mengikuti pelatihan militer dasar sebelum dikirim ke zona pertempuran.
Berapa Gaji yang Diberikan?
Lalu berapa gaji yang ditawarkan pemerintah Rusia kepada para tentara bayaran? Menurut laporan The World, Satria Kumbara, mantan Marinir TNI Angkatan Laut yang kini menjadi tentara bayaran di Rusia, menerima gaji dasar sebesar 2.000 dolar AS atau sekitar Rp 32,5 juta per bulan. Jumlah ini belum termasuk uang makan, biaya hidup di barak, bonus risiko medan perang, serta kompensasi jika terluka atau gugur dalam tugas.
Menurut laporan Dara Massicot, peneliti senior di Program Rusia dan Eurasia di Carnegie Endowment for International Peace, gaji bulanan prajurit asing berada di kisaran 2.000–3.000 dolar AS. “Mereka menawarkan gaji pokok bulanan untuk tugas tempur sekitar 200.000 rubel, sekitar 2.000 dolar AS hingga 3.000 dolar AS,” ujar Massicot.
Selain menawarkan gaji, Pemerintah Rusia juga menyiapkan bonus tanda tangan kontrak bagi prajurit asing. Beberapa wilayah federasi Rusia bahkan menawarkan insentif awal senilai 1,9 juta rubel atau setara 21.800 dolar AS (Rp327 juta) di Moskow. Di wilayah seperti Chelyabinsk dan Samara menawarkan tunjangan 4 juta rubel (40.000 dolar AS atau Rp 600 juta).
Dengan kalkulasi gaji dasar, tunjangan perang, dan bonus kontrak, pendapatan tentara asing Rusia seperti Satria Kumbara dapat mencapai Rp 300–600 juta per tahun, bahkan lebih jika bergabung di unit tempur elit. Jumlah tersebut menjadikan gaji tentara kontrak Rusia baik lokal maupun asing masuk dalam 10–15 persen penghasilan tertinggi di negara itu, mengalahkan gaji pekerja sipil, buruh pabrik, dan bahkan beberapa PNS setempat.
Akses Kewarganegaraan dan Risiko yang Menghadang
Pemerintah Rusia juga menjanjikan akses cepat ke status kewarganegaraan bagi para tentara asing. Dalam kasus Satria Kumbara, proses ini disebut sedang berlangsung. Kebijakan tersebut tertuang dalam dekrit Presiden Vladimir Putin sejak September 2022, yang mempercepat naturalisasi bagi prajurit asing.
Namun, keuntungan besar ini datang dengan risiko tinggi. Bertugas di garis depan medan tempur Ukraina berarti nyawa selalu di ujung tanduk, dan kompensasi yang diterima tak sebanding jika nyawa menjadi taruhan utama.
Siapa Satria Kumbara?
Sosok Satria Arta Kumbara viral sejak Mei 2025 lalu setelah muncul unggahan dari akun TikTok @zstorm689. Dalam penjelasan profil pada akun tersebut, tertulis keterangan “mantan Marinir Indonesia, operasi militer khusus Rusia”. Akun tersebut juga beberapa kali mengunggah potret seorang lelaki bersama sekelompok pria yang diduga tentara asing.
Satria Arta Kumbara adalah seorang mantan anggota Marinir yang telah dipecat oleh TNI AL. Hal ini disampaikan oleh Kadispenal, Laksamana Pertama I Made Wira Hady Arsanta Wardhana. Sebelum dipecat, Satria berpangkat Sersan Dua (Serda) sekaligus anggota Inspektorat Korps Marinir (Itkormar).
Kasus yang membuat Satria dipecat adalah desersi. Ia meninggalkan tugas tanpa izin dengan tujuan untuk tidak kembali. Satria melakukan desersi sejak 13 Juni 2022 hingga sekarang.
Terbaru, Satria kembali menjadi sorotan setelah mengunggah video pernyataan di akun TikToknya, @zstorm689, meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk dipulangkan ke Indonesia. Namun, Kementerian Hukum sebelumnya menyatakan bakal berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Rusia untuk menginformasikan kepada Satria bahwa status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia (WNI) dicabut.