Pemungutan Suara Ulang Pilkada Papua Akan Dilaksanakan 6 Agustus 2025
Pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025. PSU ini akan diikuti oleh dua pasangan calon yang telah memenuhi syarat, yaitu Benhur Tommy Mano-Constan serta Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen.
Kepala Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Rudi Puruwito, menyatakan bahwa TNI siap memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan PSU tersebut. Salah satu bentuk bantuan yang disiapkan adalah penggunaan helikopter milik TNI Angkatan Udara untuk mengangkut logistik ke berbagai daerah di Papua.
Namun, Rudi menekankan bahwa permintaan bantuan pengiriman logistik harus dilakukan dengan persiapan matang. Hal ini karena penggunaan helikopter memerlukan penyesuaian terhadap kondisi cuaca dan perencanaan yang tepat agar tidak terjadi gangguan selama operasi.
Selain itu, Kodam XVII Cendrawasih juga telah menyiagakan sebanyak 2.875 personel TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Personel tersebut akan ditempatkan di berbagai titik untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PSU.
Wilayah Rawan di Lima Kabupaten Papua
Menurut Mayjen Rudi, ada lima kabupaten di Papua yang dikategorikan sebagai wilayah rawan saat pelaksanaan PSU. Kelima kabupaten tersebut antara lain:
- Kabupaten Jayapura
- Kabupaten Keerom
- Kabupaten Mamberamo Raya
- Kabupaten Waropen
- Kabupaten Kepulauan Yapen
Di daerah-daerah ini, TNI akan melakukan pengamanan lebih ketat. Setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dijaga oleh dua orang prajurit TNI. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat menggunakan hak pilihnya.
Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada indikasi signifikan mengenai adanya gangguan keamanan yang serius. Rudi menegaskan bahwa TNI akan tetap waspada dan siap bertindak jika diperlukan.
Persiapan Matang untuk Pelaksanaan PSU
Pelaksanaan PSU Pilkada Papua merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga proses demokrasi yang transparan dan aman. Seluruh pihak terkait, termasuk TNI, telah melakukan persiapan yang cukup matang.
Dari segi logistik, penyediaan alat transportasi seperti helikopter menjadi salah satu strategi untuk memastikan distribusi logistik dapat berjalan lancar, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sementara itu, penempatan personel TNI di wilayah-wilayah rawan menjadi upaya untuk meminimalkan risiko gangguan selama proses pemungutan suara.
TNI juga akan bekerja sama dengan instansi lain, seperti KPU dan aparat kepolisian, untuk memastikan semua tahapan PSU berjalan sesuai rencana. Dengan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan PSU Pilkada Papua dapat berjalan dengan lancar dan damai.