Penyidik Kejari Sleman Diminta Tidak Hanya Berhenti pada Satu Tersangka
Jogja Corruption Watch (JCW) menyoroti pentingnya pengusutan kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata di Kabupaten Sleman. Dugaan kerugian negara mencapai sekitar Rp10,9 miliar, dan JCW meminta pihak penegak hukum untuk tidak berhenti hanya pada satu tersangka.
Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba, menekankan bahwa penyidik harus membuka siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ia menilai mustahil jika hanya mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo, yang terlibat. “Setiap pihak yang diduga memiliki keterlibatan harus diusut lebih lanjut,” ujarnya.
Keberanian dalam Menyelidiki Kasus Korupsi
Baharuddin mengingatkan agar penyidik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pihak tertentu tidak terlibat. Ia menilai kesimpulan prematur bisa merusak proses penyidikan. “Harus ada keberanian dan keseriusan dari Kejari Sleman untuk membongkar skandal ini,” katanya.
Ia juga meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan RI ikut memantau jalannya proses hukum. Tujuannya adalah agar penyidikan berjalan sesuai aturan dan bebas dari intervensi. “Jika diperlukan, tim dari Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan RI bisa ikut mengawasi,” tambahnya.
Mengembangkan Perkara Secara Menyeluruh
JCW berharap penyidik Kejari Sleman dapat mengembangkan perkara secara menyeluruh. Hal ini termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan penerima manfaat dana hibah pariwisata di luar pihak yang sudah disebut dalam perkara sebelumnya.
“Dorongan kami jelas: Kejari Sleman harus mengembangkan perkara ini ke pihak-pihak yang memang diduga mempunyai keterlibatan. Jangan berhenti di satu nama saja,” ujar Baharuddin.
Indikasi Penyimpangan dalam Penyaluran Dana Hibah
Kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata mencuat setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam penyaluran bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp10,9 miliar, dengan dugaan kuat adanya pihak-pihak lain yang ikut menikmati dana tersebut.
Pentingnya Transparansi dan Kepercayaan Publik
Bagi JCW, penyelesaian kasus ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan dan komitmen pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
“Keterbukaan Kejari Sleman dalam menangani kasus ini akan menjadi ujian penting. Publik menunggu keseriusan jaksa untuk menunjukkan bahwa hukum benar-benar tegak, bukan hanya untuk mereka yang kecil, tapi juga yang punya posisi,” pungkas Baharuddin.