SUDUT BOGOR – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara tegas menargetkan penuntasan seluruh persoalan sekolah rusak dan jalan rusak di wilayah Kabupaten Bogor. Target ambisius ini diharapkan rampung pada periode 2027–2028. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan. Hal ini juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi 6,1 juta jiwa penduduk. Dengan wilayah geografis yang sangat luas, tantangan pembangunan memerlukan pendekatan strategis dan bertahap.
Rudy Susmanto menekankan urgensi penyelesaian masalah infrastruktur ini. Ia menyatakan, “Tidak ada waktu lagi. Momentum kita membangun tinggal 2027, 2028. 2028 sudah masuk masa jelang tahun politik 2029. Kami ingin sekolah yang rusak tuntas 2027–2028, jalan-jalan rusak tuntas 2027–2028.” Pernyataan ini menunjukkan fokus pemerintah daerah terhadap isu krusial tersebut. Penyelesaiannya diharapkan rampung sebelum memasuki tahun politik.
Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
Pembangunan yang dicanangkan tidak hanya terfokus pada wilayah perkotaan. Upaya pemerataan pembangunan akan menyentuh seluruh penjuru Kabupaten Bogor. Ini meliputi wilayah barat, timur, utara, dan selatan. Konektivitas antar wilayah menjadi perhatian utama. Infrastruktur jalan memiliki peran vital dalam mendorong geliat ekonomi dan sosial masyarakat. Rudy Susmanto menganalogikan jaringan jalan sebagai urat nadi dalam tubuh. Keberadaannya sangat esensial bagi kelangsungan hidup dan aktivitas. Pembangunan serta perbaikan jalan menjadi langkah awal untuk membuka akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar. Kebutuhan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
“Kalau mau membangun wilayah, yang dibangun pertama apa? Ibarat sebuah tubuh, urat nadinya bangunlah dulu. Urat nadi itu apa? Jaringan jalan,” jelasnya.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyelesaikan pembangunan sekitar 516 kilometer jalan. Ini mencakup baik jalan kabupaten maupun jalan desa. Meski demikian, Rudy mengakui capaian tersebut belum menuntaskan seluruh persoalan infrastruktur. Luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pembangunan. Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga terus mendorong pemerataan fasilitas pendidikan. Perbaikan sekolah rusak menjadi salah satu prioritas utama. Masih banyak fasilitas pendidikan yang memerlukan penanganan serius.
Melalui program inovatif “Kami Mendengar”, pemerintah daerah turun langsung ke lapangan. Mereka mengunjungi sekolah-sekolah untuk melihat kondisi infrastruktur. Program ini juga menjadi wadah untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan pihak sekolah. “Kita melihat secara langsung persoalan yang ada di sekolahnya apa, infrastruktur yang belum memadainya apa,” ungkap Rudy. Pendekatan ini memastikan solusi yang diberikan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Kolaborasi sebagai Kunci Keberhasilan
Rudy Susmanto menegaskan, target penuntasan pembangunan ini tidak dapat dicapai oleh pemerintah seorang diri. Kolaborasi erat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah pusat, dan pihak swasta sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen kunci untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bogor. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. “Kunci kalau ingin keberhasilan ini tercapai, kuncinya hanya satu: ayo bareng-bareng bangun Bogor,” tegasnya. Ia menyerukan semangat kebersamaan.
Selain fokus pada jalan rusak dan sekolah rusak, Pemerintah Kabupaten Bogor juga memiliki target lain yang tak kalah penting. Upaya penurunan angka kemiskinan terus digalakkan. Percepatan pelayanan perizinan juga menjadi perhatian. Dukungan penuh kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga diberikan. Ini semua demi mewujudkan “Bogor harus berubah, Bogornya harus maju.” Target-target ini mencerminkan visi komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan perekonomian daerah secara berkelanjutan.
